Simak Jadwal dan Proses Kapan PPPK 2025 Dibuka
Panel Hukum – Pertanyaan besar yang mulai ramai ditanyakan oleh calon pelamar ASN adalah: Kapan PPPK 2025 dibuka? Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan BKN telah memberikan sinyal kuat bahwa pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan kembali digelar pada pertengahan tahun 2025. Proses seleksi ini menjadi peluang besar bagi tenaga honorer dan profesional lainnya untuk bergabung dalam sistem kepegawaian nasional.
Pemerintah biasanya mengumumkan pembukaan PPPK secara resmi melalui portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dan menetapkan jadwal lengkapnya melalui PermenPAN-RB.. Oleh karena itu, penting untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.
Ini Syarat Umum dan Khusus untuk PPPK 2025
Syarat Umum PPPK 2025
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal 20 tahun dan maksimal sesuai ketentuan instansi
- Pengadilan tidak pernah menjatuhkan hukuman penjara kepada yang bersangkutan.
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, TNI/Polri, atau anggota partai politik
Syarat Khusus PPPK
Beberapa formasi PPPK memiliki syarat tambahan:
- Sertifikat pendidik (untuk guru)
- STR aktif (untuk tenaga kesehatan)
- Pengalaman kerja minimal (untuk tenaga teknis)
Pemerintah membutuhkan formasi-formasi ini untuk PPPK 2025.
Pemerintah akan memfokuskan formasi PPPK tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan di sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Berdasarkan rilis Kementerian PAN-RB tahun sebelumnya, formasi yang akan tersedia antara lain:
Formasi Guru
Guru SD, SMP, dan SMK tetap menjadi prioritas. Pemerintah akan mengutamakan tenaga pendidik yang memiliki pengalaman di sekolah negeri.
Formasi Kesehatan
Perawat, bidan, tenaga gizi, dan tenaga laboratorium medis akan mendapatkan kuota cukup besar.
Formasi Teknis
Instansi pemerintah mencari dan merekrut analis kebijakan, perencana, serta pengelola administrasi untuk mengisi kebutuhan teknis di berbagai unit kerja.
“Formasi ini ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB dalam konferensi pers Januari 2025.

Kapan PPPK 2025 Dibuka? Ini Cara Daftar yang Benar
Registrasi Akun SSCASN
Buka situs resmi SSCASN dan buat akun menggunakan NIK, nomor KK, dan email aktif. Pastikan semua data sesuai KTP dan dokumen lainnya.
Unggah Dokumen dan Lengkapi Biodata
Pelamar wajib menyiapkan dokumen berikut:
- Ijazah terakhir
- Transkrip nilai
- Sertifikat pendukung
- Pas foto dan KTP
Pemilihan Formasi
Pilih formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Bacalah petunjuk teknis agar tidak salah memilih.
Seleksi Administrasi dan CAT
Jika lolos administrasi, pelamar akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural.
Bagaimana Slot Dana Berperan dalam Proses PPPK?
Pemerintah pusat menyiapkan Slot Dana khusus dalam APBN untuk mendukung gaji dan tunjangan PPPK. Tanpa pengelolaan anggaran yang disiplin dan transparan, pelaksanaan PPPK akan tersendat. Oleh karena itu, setiap instansi wajib menganggarkan Slot Dana secara akurat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
Slot Dana juga menjadi acuan dalam pembagian formasi antar daerah. Wilayah dengan kapasitas fiskal rendah bisa tetap merekrut PPPK berkat alokasi dana dari pusat.
Kapan PPPK 2025 Dibuka? Cek Sumber Resmi dan Tips Persiapan
Selalu ikuti informasi dari:
- Website BKN (https://www.bkn.go.id)
- Website SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id)
- Media sosial resmi KemenPAN-RB dan instansi daerah
Tips Persiapan
- Ikuti pelatihan daring atau bimbel PPPK
- Latihan soal CAT
- Siapkan dokumen digital rapi dan sesuai ukuran
- Pantau terus update jadwal dan formasi
FAQ Seputar PPPK 2025
Pelamar bisa mendaftar jika instansi membuka formasi yang tidak memerlukan pengalaman kerja.
Tidak secara otomatis. Namun, pemerintah membuka kemungkinan jika regulasi berubah di masa mendatang.
Diperkirakan mulai Juni–Agustus 2025, tergantung kesiapan instansi dan anggaran Slot Dana.
Ya. PPPK berhak atas gaji, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan perlindungan jaminan sosial.
Baca juga mengapa Norma Hukum perlu dipahami dan berita artikel pada Portal Berita terpercaya Indonesia, Satu Suara.
Tentang Penulis
Indra Kurniawan, S.Hum. adalah penulis konten kebijakan publik dan ASN dengan pengalaman menulis lebih dari 10 tahun di sektor pemerintahan. Ia aktif menulis untuk media daring, termasuk artikel tentang PPPK, CPNS, dan dinamika hukum administrasi negara.
Sumber:
-
Reza Indragiri Kasus Hukum Kontroversial yang Ia Ulas
Reza Indragiri pernah mengulas berbagai kasus hukum kontroversial di Indonesia, mengedepankan pendekatan psikologi forensik…
-
Reza Indragiri Profil: Ahli Psikologi Forensik Indonesia
Reza Indragiri adalah pakar psikologi forensik Indonesia yang aktif menyuarakan keadilan dan norma hukum…
-
Hukum KTP Ganda: Risiko Pidana dan Norma Hukum
Hukum KTP ganda mengatur larangan memiliki lebih dari satu identitas elektronik. Artikel ini menjelaskan…
Tinggalkan Balasan