Distributor sesuai UU Ormas Kuasa hukum beberkan dasar anggota menerima Slot Dana, tegaskan proses legal dan sesuai peraturan. Transparansi jadi sorotan utama.

Isu seputar distribusi Slot Dana kembali mencuat setelah sejumlah anggota menerima alokasi yang dianggap tidak merata. Dalam konferensi pers yang digelar awal pekan ini, kuasa hukum organisasi menjelaskan secara rinci alasan sah di balik pemberian tersebut.

Isu Distribusi Slot Dana dan Sorotan Publik

Menurut Adv. Raka Hasyim, S.H., M.Kn., kuasa hukum yang mendampingi proses legal ini, seluruh distribusi Slot Dana telah melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur internal dan prinsip keterbukaan. “Penyaluran dana tidak sembarangan. Ada evaluasi kontribusi, kebutuhan strategis, serta pengesahan oleh dewan,” ujarnya di Hukum Mandiri, Jakarta.

Pernyataan Kuasa Hukum Mengenai Prosedur Distribusi

Raka juga menambahkan bahwa tuduhan mengenai adanya diskriminasi atau penyimpangan dalam distribusi dana tidak berdasar. “Kami punya dokumentasi dan notulensi rapat yang membuktikan bahwa proses ini akuntabel. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak mengajukan keberatan secara prosedural, bukan opini publik semata.”

Evaluasi Kontribusi Jadi Dasar Alokasi Dana

Dari perspektif regulasi, proses tersebut sejalan dengan Pasal 12A ayat (3) UU Organisasi Sosial, yang menyebut bahwa pendistribusian manfaat dana internal harus mempertimbangkan asas keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan kolektif.

Legalitas Distribusi Slot Dana Menurut UU Ormas

Dari perspektif regulasi, proses tersebut sejalan dengan Pasal 12A ayat (3) UU Organisasi Sosial, yang menyebut bahwa pendistribusian manfaat dana internal harus mempertimbangkan asas keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan kolektif.

Tanggapan Internal dan Upaya Penyelesaian

Ketua harian lembaga pun turut menegaskan bahwa semua anggota telah diberi ruang klarifikasi sebelum keputusan distribusi dilakukan. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan sistem jika ditemukan kelonggaran administratif.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap mekanisme organisasi, bukan sekadar reaksi emosional terhadap kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami. Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama menghindari konflik internal yang merugikan.

Isi Pokok:

• Kuasa hukum, Adv. Raka Hasyim, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa distribusi Slot Dana kepada anggota telah melalui mekanisme yang sesuai dengan prosedur internal dan prinsip keterbukaan.
• Distribusi dana didasarkan pada evaluasi kontribusi, kebutuhan strategis, serta pengesahan oleh dewan.
• Tuduhan diskriminasi atau penyimpangan dianggap tidak berdasar, dengan adanya dokumentasi dan notulensi rapat sebagai bukti akuntabilitas.
• Proses distribusi sesuai dengan Pasal 12A ayat (3) UU Organisasi Sosial, yang menekankan asas keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan kolektif.
• Ketua harian lembaga menegaskan bahwa semua anggota telah diberi ruang klarifikasi sebelum keputusan distribusi dilakukan, dan terbuka untuk perbaikan sistem jika ditemukan kelonggaran administratif.

Baca juga artikel Panel Hukum lainnya selain Distribusi Slot Dana sesuai UU Ormas:

• Hukum KTP Ganda: Risiko Pidana dan Norma Hukum
• Ijazah Jokowi: Norma Hukum Tentukan Legalitas Dokumen
• Andini Viral: Norma Hukum yang Dapat Dipetik
• Norma Hukum dalam Kasus Ijazah Palsu
• Pengertian Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Penjelasan Lengkap

1. […] sedikit. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, persoalan ini juga berkaitan erat dengan Norma Pertama dalam Tata Hukum Indonesia…

2. […] juga berita yang sedang trend: Andini Viral, Norma Hukum yang dapat diambil atau berita lainnya dari Satu Suara, Revolusi…

3. […] Selain itu, banyak pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum, menegaskan bahwa keberadaan norma hukum tertinggi secara langsung menentukan…

4. […] Apa itu Norma Hukum […]

5. […] Cek juga Kapan PPPK 2025 dibuka? Ini Syarat, Formasi, dan Cara Daftarnya […]